KEPUTUSAN MENTRI KEUANGAN TENTANG SOLVABILITAS MIN PERUSAHAAN ASURANSI

pasal 1
batas tingkat solvabilitas min bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan mentri keuangan nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 september 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaiman terahir kali diubah dengan peraturan mentri keuangan nomor 158/pmk010/2008 tanggal 28 oktober 2008,ditetapkan berdasarkan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

pasal 2
perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi yang timbul dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ketua badan pengawas pasr modal dan lembaga keuangan ini

pasal 3
peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berakhir 31 desember 2008

pasal 4
pada saat peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ini mulai berlaku,peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor PER-02/BL/2008 tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah Tentang Asuransi

Berdasarkan perubahan kedua keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, menyatakan bahwa perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dana jaminan yang jumlahnya sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu :
1. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, jumlah yang lebih besar antara :
a. 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan
b. Hasil penjumlahan 2% dari cadangan premi untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dengan 5% dari cadangan premi untuk produk yang lain, termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan
2. Bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi, yaitu jumlah yang lebih besar antara :
a. 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan
b. Hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0.25% dari premi reasuransi

asuransi

ASURANSI

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih , dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung.

Jenis – jenis Asuransi :

1. Segi Fungsinya
a. Asuransi Kerugian (Non Life Insurance)
terdiri dari : – Asuransi Kebakaran
– Asuransi Pengangkutan, Meliputi :
1. Marine Hul Policy
2. Marine Cargo Policy
3. Freight
– Asuransi Aneka, asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan
Pengangkutan
b. Asuransi Jiwa (Life Insurance)
Asuransi yang berkaitan dengan penanggungan jiwa.
Jenis-jenis asuransi jiwa :
– Asuransi berjangka (Term Insurance)
– Asuransi Tabungan (Endowment Insurance)
– Asuransi seumur hidup (Whole Life Insurance)
– Anuity Contrak Insurance (Anuitas)

c. Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang
terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.
Digolongkan Ke dalam :
– Bentuk Treaty
– Bentuk Facultative
– Kombinasi dari keduanya
2. Segi Kepemilikannya
a. Asuransi milik Pemerintah
b. Asuransi milik Swasta Nasional
c. Asuransi milik Perusahaan Asing
d. Asuransi milik Campuran

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!